Buku Ekonomi Politik Pdf

Politik erat kaitannya dengan pencapaian kekuasaan atau kekuatan. Dalam level internasional, negara dan pasar adalah inti dari ekonomi politik internasional (Sorensen, 2005). Ekonomi politik, menurut Adam Smith adalah “branch of science of a statesman or legislator” dan merupakan panduan pengaturan ekonomi nasional (Gilpin, 1987). Dalam ekonomi politik klasik, pasar dipandang sebagai sistem yang terdiri dari transaksi- transaksi yang dilakukan secara sukarela antarbeberapa pemilik properti yang independen yang semuanya sama sama mengejar kepentingan pribadinya sendiri- sendiri. E-BOOK Pengantar Ekonomi Islam.pdf. Ini masih banyak kekurangannya dan itupun wajar bila di dalam buku ini. Ekonomi, sosial, politik. Komodifikasi Pintu Masuk Memahami Ekonomi Politik Komunikasi Menurut hasil pembacaan saya dari buku ekonomi politik komunikasi yang di tulis oleh Vincent Mosco.

Ratusan buku Gratis siap Download, Buku dengan berbagai topik tersedia di halaman ini, buku agama, buku motivasi & pengembangan diri, Novel, Kisah Nyata, Manajemen, Bisnis, Keuangan, Politik, Intelijen, dll. Silahkan Klik Pada judul atau Pada Gambar. Terima Kasih. Semoga Bermanfaat.

Setiap tahun pemerintah membelanjakan ratusan triliun untuk pengadaan barang dan jasa ini. Dilihat dari segi jumlahnya maka pengadaan barang dan jasa memang merupakan kegiatan yang rentan terhadap praktik KKN. Berbagai pemberitaan media massa, temuan hasil audit yang dilakukan oleh BPK dan juga berbagai perkara yang disidangkan oleh pengadilan yang menyangkut pengadaan barang dan jasa menunjukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kegiatan pemerintah ini. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab mengapa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih sarat dengan KKN. Sebagaimana dikemukakan oleh Bank Dunia, faktor-faktor yangmempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia adalah: belum jelasnya aturan hukum yang mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa, lemahnya implementasi karena pemahaman prosedur yang kurang baik, lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran, kapasitas pelaksana di lapangan belum memadai, lemahnya pengawasan dan tidak transparannya proses tender.

Merupakan proses perkembangan pendekatan EPB dalam menganalisis hubungan rasional antara petani dengan politik, negara atau pemerintah. Dalam perspektif EPB ini, interaksi kolektif melibatkan masyarakat luas dengan pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan melalui pasar. Pasar dimanfaatkan oleh petani sebagai instrumen politik dan pasar dimanfaatkan politisi sebagai instrumen kontrol atas masyarakat. Kebijakan Publik: Kelangkaan dan Pilihan Dikemukakan oleh Donald Rotchild dan Robert Curry.

Oleh karena itu agar adopsi LPSE berjalan dengan lancar, maka Bappenas juga membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini dibentuk tanggal 7 Desember 2007 melalui penerbitan Perpres 106/2007. Tugas LKPP dan LPSE adalah membantu agar Kementrian dan Lembaga serta institusi pemerintah daerah dapat mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan LPSE dengan baik. Untuk itu LPSE Pusat telah membuat terobosan dengan melakukan pilot project di beberapa daerah dalam rangka mendorong adopsi LPSE di daerahdaerah. Daerah yang didorong untuk menjadi pilot project adalah: (1) Provinsi Jawa Barat, (2) Provinsi Riau, (3) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (4) Provinsi Jawa Timur, (5) Provinsi Kalimantan Tengah, (6) Kota Makasar dan (7) Kota Denpasar, (8) Provinsi Gorontalo.

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2008 IDENTITAS BUKU YANG DIREVIEW DAN DIKRITIK Judul: EKONOMI POLITIK – Paradigma dan Teori Pilihan Publik Pengarang: Prof. Rachbini Penerbit: Ghalia Indonesia Tahun Terbit: 2002 Tebal Buku: 207 halaman IDENTITAS BUKU SEBAGAI ACUAN PEMBERIAN KRITIK 1.

Perbedaan tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda jika dipakai sebagai alat kelembagaan oleh pelaku individu atau kelompok. Dengan demikian, setiap organisasi lahir dengan tujuan tertentu dan untuk kepentingan bersama dari individu-individu yang terlibat di dalamnya. Negara sebagai sebuah organisasi juga mempunyai tujuan mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Dalam sistem keuangan, negara mempunyai kekuatan memaksa atas dasar hukum dan perundang-undangan yang dibuat untuk mewajibkan warganya membayar pajak. Warga negara wajib membayar pajak karena negara pun menyediakan layanan-layanan publik yang bersifat mutlak seperti pertahanan keamanan, layanan birokrasi, dan sebagainya.

Dengan cara pandang baru ini, maka ilmu politik bisa mendapat pencerahan sehingga institusi politik menjadi lebih egaliter dan demokratis. Sedangkan konsep homo economicus dipakai untuk menjelaskan prespektif public choice yang bersifat inklusif. Arti sebenarnya dari konsep ini adalah bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kenyataan akan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Teori Birokrasi dan Peran Negara Di dalam ekonomi ada nuansa sosial, budaya, kelembagaan dan politik masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap mekanisme pasar yang terbentuk dan transaksi ekonomi yang terjadi. Negara atau birokrasi adalah sebuah entitas kelembagaan yang paling dominan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi. Dengan demikian, tugas birokrasi tidak hanya menyangkut urusan sosial dan politik, tetapi juga menyangkut masalah-masalah ekonomi.

The leaders are readers. Maaf, Karena ini adalah file lama di blog saya tersebut, mungkin ada satu dua Link yang sudah terhapus, silahkan untuk memilih buku yang lain. Masih ada puluhan pilihan dari buku pilihan yang siap untuk anda pilih. Selamat memilih.

“Your Common House for Capacity Building” Blog ini dikelola secara resmi oleh Syarief Arief'aid; sebagai Staf pada lembaga: Pusat Strategi Kebijakan dan Pengembangan Masyarakat - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (PSKPM-STPMD 'APMD' Yogyakarta).

Pada jajaran eksekutif atau birokrasi, praktik KKN disebut oleh banyak pakar telah menjadi suatu budaya. Praktik KKN dalam tubuh birokrasi Indonesia memang memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Secara historis, birokrasi publik di Indonesia mewarisi budaya birokrasi kerajaan yang sangat opresif dan paternalistik (karena tugas pokok birokrasi adalahmemungut pajak danmenyediakan tenaga kerja gratis) dan birokrasi kolonial yang sangat opresif dan eksploitatif (karena tugasnya adalah memungut pajak, mengeruk hasil bumi, dan menyediakan buruh murah). Warisan budaya birokrasi kerajaan dan kolonial tersebut pada gilirannya telahmembentuk budaya birokrasi publik di Indonesia pasca kolonial seperti para pendahulunya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengikis budaya kolonial dengan mengganti sebutan birokrasi dari pangreh praja menjadi pamong praja, akan tetapi nuansa birokrasi yang paternalistik dan arogan masih sulit untuk dilepaskan.

Negara mempunyai kewajiban menyediakan barang publik, setelah masyarakat membayar pajak. Teori Pilihan Publik (Public Choice) James Buchanan mempelopori lahirnya perspektif atau teori pilihan publik (public choice). Pandangan ini menjanjikan untuk dapat menjelaskan lebih tepat tentang fenomena sosial dan politik.

Idealisasi darimakin demokratisnya birokrasi publik di Indonesia adalah diwujudkannya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance (GG). GG dengan berbagaimacam prinsipnya seperti efektivitas, efisiensi, partisipasi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukumdan seterusnya memang menjadi sumber insparasi utama lahirnya Kepres 80/2003 tersebut. Berbagai kemajuan telah dapat dicapai/diwujudkan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa sejak Kepres 80/2003 diberlakukan.

• Latar Belakang Sistem harga, bentuk komoditas dan varian kerja disebabkan oleh faktor kerja sosial dalam relasi saling mempengaruhi. Kondisi sosial masyarakat yang terbentuk dari relasi-relasi hubungan ekonomistis ini selanjutnya akan berpengaruh pada cara berpikir dan bertindaknya individu terutama dalam mencapai kepentingannya. Kepentingan individu yang berbeda ini menjadikan pasar berkembang dalam dinamika yang sulit diprediksi perkembangannya.

Author by: LPSE Pusat Language: en Publisher by: Bukupedia Format Available: PDF, ePub, Mobi Total Read: 73 Total Download: 960 File Size: 49,9 Mb Description: Gerakan Reformasi 1998 telah berhasil melakukan pergantian penguasa, dari Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto yang cenderung otoriter kepada Orde Reformasi yang lebih demokratis. Bangsa Indonesia memasuki masa transisi demokrasi pada masa Presiden Habibie. Tumbuhnya proses demokrasi di Indonesia ditandai dengan kebijakan membebaskan tahanan politik, memberikan kebebasan pers, menyelesaikan problema dwi fungsi ABRI, dan yang paling penting memberi kebebasan masyarakat untuk berserikat dan mengemukakan pendapat yang kemudian memungkinkan terbangunnya sistem multi partai dalam kancah sistem perpolitikan di Indonesia. Buah dari transisi demokrasi tersebut adalah keberhasilan pelaksanaan pemilu pada tahun 2004 yang dilakukan dengan suasana demokratis dan damai pada tanggal 5 Juli dan 9 September 2004.

Kasus KKN juga banyak menimpa lembaga legislatif. Lembaga yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengawasi kerja lembaga eksekutif ini dalam praktiknya justru sering terjebak untuk melakukan kolusi dengan pihak yang diawasinya. Di berbagai daerah, penyalahgunaan APBD yang dilakukan oleh 3 E-PROCUREMENT DI INDONESIA PENDAHULUAN para anggota DPRD bukan berita baru lagi karena banyaknya temuan dan kasus yang telah diproses secara hukum. Berbagai kasus KKN yang terjadi pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif tersebut tentu saja diharapkan dapat diatasi pasca keberhasilan gerakan reformasi membentuk Indonesia menjadi lebih demokratis. Sayangnya alam demokrasi di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan keberhasilan reformasi dalam hal pemberantasan KKN. Berkembangnya demokratisasi di Indonesia justru sering ‘disalahkan’ sebagai sumber merebaknya KKN. Implementasi kebijakan otonomi dan desentralisasi yang menjadi salah satu tuntutan gerakan reformasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan di daerah justrumenjadi instrumen untuk desentralisasi korupsi.

Selain di daerah, lembaga pusat yang sudah mengadopsi LPSE adalah Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan Nasional. Bentuk dukungan yang diberikan oleh LPSE Pusat adalah memberikan teknologi, pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pelaksanaan LPSE di daerah, konsultasi, termasuk uji coba pelaksanaan di daerah.

Judul: Demasifikasi Pemerintahan: Perspektif Marzuki Usman Penyusun: Tim Kanata Penerbit: Jendela, Yogyakarta Tahun Terbit: 2004 Tebal Buku: 327 halaman 2. Judul: Politik Lokal dan Pembangunan Pengarang: DR Hilmy Mochtar, MS. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta Tahun Terbit: 2005 Tebal Buku: 116 halaman 3. Judul: Ekonomi, Politik Internasional dan Pembangunan Pengarang: Dr. Mohtar Mas’oed Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta Tahun Terbit: 2003 Teval Buku: 242 halaman REVIEW BUKU “EKONOMI POLITIK – PARADIGMA DAN TEORI PILIHAN PUBLIK” Ilmu ekonomi politik mengalami transformasi dari waktu ke waktu dengan arah kajian, instrumen, dan objek yang berubah-ubah. Pada masa tertentu, kajian Ilmu Ekonomi Politik lebih tertuju pada aspek-aspek politik dan kebijakan pemerintah, tapi pada masa lain bergulir kembali ke arah kajian ekonomi dan kebijakan pemerintah atas bidang ini.

Paradigma dan Sistem Ekonomi Politik Ilmu Ekonomi Politik secara konvensional mempelajari bagaimana sistem kekuasaan dan pemerintahan dipakai sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial atau sistem ekonomi. Sehingga sistem kekuasaan menjadi fokus paling utama dalam ilmu ekonomi politik. Ada 4 bentuk sistem ekonomi politik yang dominan saat ini, yaitu kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan sistem ekonomi campuran (mixed economic system). Sistem kapitalisme mengakomodasi sifat-sifat eksistensi mekanisme pasar, insentif pendirian badan usaha, motif mencari keuntungan sehingga peranan institusi pasar dan swasta dominan. Di dalam sistem kapitalisme, pemilikan (ownership) terletak di tangan individu.

Pilihan publik bukan sekedar metode dalam arti sempit dan juga bukan alat analisis biasa yang dipakai untuk menjelaskan kejadian atau fenomena sederhana. Pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang sosial dan politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi. Teori pilihan publik ini berguna untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena nonpasar.

Untuk dapat memotret bagaimana dinamika adopsi LPSE antara berbagai daerah yang dijadikan pilot project penerapan LPSE maka telah dilakukan studi di beberapa daerah pilot tersebut. Studi ini dimaksudkan agar dapat dipahami: (1) bagaimana inisiasi adopsi LPSE dilakukan; (2) bagaimana masing-masing daerah mempersiapkan diri untuk mengadopsi LPSE; (3) apa saja hambatan-hambatan yang mereka hadapi; (4) bagaimana mereka mengatasi berbagai hambatan tersebut sehingga adopsi LPSE dapat dilakukan. Dengan melakukan studi maka diharapkan akan dipetik suatu pelajaran (lesson learnt) yang dapat dijadikan sebagai cermin atau wahana pembelajaran bagi daerah-daerah lain yang sedang bersiap untuk melakukan adopsi LPSE. Berbagai pembelajaran yang dapat dipetik dari daerah pilot project tersebut selanjutnya akan didokumentasikanmenjadi sebuah buku.

Selanjutnya Buchanan mengulasnya dari dua aspek yang merupakan dua elemen pokok dari perspektif public choice yaitu pendekatan ”catallactics” dan aspek ”homo economicus”. Pendekatan ”catallactics” dipakai sebagai suatu pendekatan ekonomi dan sebagai subjek pencarian dan gambaran perhatian langsung dari proses pertukaran (process of exchange). Dari pemahaman ini, institusi pertukaran dapat menjadi paradigma dasar yang dapat memberikan landasan teoritis bagi ilmu ekonomi dan politik.

Dalam perspektif EPB, ilmu ekonomi politik terbuka untuk memahami masalah, fenomena dan kelembagaan nonpasar, termasuk melihat peran negara di dalam kegiatan dan transaksi ekonomi. Dengan demikian, pendekatan EPB merupakan transformasi pendalaman teoritis untuk menjelaskan berbagai aspek manusia dengan institusinya. Pendekatan EPB dalam tiga dekade terakhir semakin terlihat jelas dengan ditandai oleh tiga karya penting yaitu: a. Petani Rasional Dikemukakan oleh Samuel Popkin. Analisis EPB ini sangat aplikatif untuk melihat fenomena-fenomena ekonomi dan politik yang terjadi di negara berkembang. Dalam teori ini Popkin melakukan analisis ekonomi politik yang didasarkan pada fakta dan eksistensi alasan rasional, yang sesungguhnya ada pada sikap dan tindakan petani. Pasar dan Negara Dikemukakan oleh Robert Bates.

Konsep invisible hands (tangan-tangan tak terlihat) dalam tesis Adam Smith, sangat berkait erat dengan dinamika perekonomian dan agregat permintaan serta penawaran dalam masyarakat. Mekanisme ini akan mempengaruhi kualitas daya beli dan lapangan kerja lalu berimbas pada pendapatan negara serta kemampuan negara dalam membiayai pemerintahan. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi dialektika dalam pengaturan sistem ekonomi antara negara dan swasta dalam berbagai corak ideologi ekonomi politik yang sangat berpengaruh pada sejarah. Ideologi sistem ekonomi mulai dari Merkantilisme, Liberalisme, Marxisme maupun ideologi Neoliberalisme adalah bentuk-bentuk dari sistem pertukaran ekonomistis yang mengambil bentuk ideologi dan dijalankan oleh sistem politik dalam konteks global. Download the strokes comedown machine rar. Menurut Karl Marx, sejarah umat manusia adalah sejarah pertentangan kelas yang dipicu oleh perebutan basis ekonomi. Kelas-kelas sosial ini terbentuk dari akses penguasaan alat produksi baik berupa tanah, pabrik atau alat produksi komoditas yang lainnya. Proses kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara Eropa abad 16 – 20 M, adalah merupakan konsekuensi pencarian bahan baku atau kegiatan produksi komoditas di daerah jajahan.

LPSE sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya merupakan suatu gagasan, pemikiran atau pandangan tentang praktik pengadaan barang/jasa yang baik, yang didasari pada nilai-nilai demokrasi seperti: keadilan, 5 E-PROCUREMENT DI INDONESIA PENDAHULUAN transparansi, akuntabilitas, dan bebas KKN. Apabila nilai-nilai tersebut dilaksanakan maka LPSE akan mampu mewujudkan praktik GG di bidang pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Sebagai sebuah gagasan yang baru (inovasi) maka tentu LPSE tidak akan dengan mudah dapat diterima dan dipraktikan. Gagasan tersebut baru akan dapat ditransformasi menjadi realitas kehidupan pemerintahan apabila mendapat dukungan yang luas dari para stakeholder pemerintah di pusat maupun daerah. Dukungan tersebut tentu tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan perlu suatu sosialisasi yang dilakukan secara intensif.